Berita, Lembaga Sensor & Papua Barat

Dari mulai zaman kolonial, zaman Belanda menduduki dan menjajah Hindia Belanda (sekarang Indonesia), berita dengan berbagai macam bentuk dan medianya tentu menjadi pedoman banyak golongan di daerah jajahan tersebut.

Terdapat sumber berita kolonial yang dipegang oleh Belanda atau Gubermen, juga sumber berita de Locomotief, Indische Partij dengan koran de Expres, dan yang menjadi daya tarik tersendiri yaitu Medan Prijaji yang dikontrol pribumi. Yang terakhir menjadi kunci karena dibaca oleh pribumi dengan jumlah yang mengagumkan, hari demi hari semakin dibuka matanya akan penjajahan yang sedang dialaminya.

Keberagaman inipun terus dipelihara hingga sekarang. Golongan yang berkembang sekarang, bukan lagi hanya dibatasi oleh golongan ras dan agama, namun juga ditambah dengan ideologi, kecenderungan dan kiblat cara pandang.

Ini tentu sangatlah wajar. Karena sesungguhnya satu manusia di dunia ini takkan punya perspektif pemikiran yang sama persis dengan yang lainnya. Walau dididik dan dibesarkan dalam satu atap pun, pasti ada hal yang membedakan satu manusia dengan manusia lainnya. Dari kesukaannya terhadap ikan bakar, penghindarannya terhadap sayuran, sampai kecenderungannya berpikir dengan paham pancasila demokratis, atau mengarah ke islam syariah.

Namun jelas, lembaga sensor itu perlu adanya. Pada zaman kolonial, sangat penting adanya mata dan telinga yang dapat meredam kesadaran terpelajar pribumi akan penjajahan Belanda bila sudah terlalu membahayakan stabilitas politik. Pandangan-pandangan liberal sangatlah bertolak belakang dengan kehendak para petinggi kolonial di Hindia Belanda. Dari pengasingan pendiri-pendiri Indische Partij ke Belanda, pengasingan Tirto Adhi Soerjo ke pulau Bacan, sampai Pulau Buru yang menjadi tempat pengasingan Pramoedya Ananta Toer.

Tentu badan pengontrol media ini akan menjadikan gambaran yang jahat dan kejam untuk petinggi-petinggi Hindia Belanda pada saat itu bahkan juga sekarang. Tapi akan lebih mudah memahami maksud dan tujuan pengasingan-pengasingan ini apabila kita menempatkan kita di tempat yang menjajah. Kita, Indonesia? Pernah menjajah?

Ambil contoh Papua Barat. Apa kita boleh tenang-tenang saja akan organisasi yang ingin memerdekakan Papua Barat seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka)? Apa justru kita harus mendukung OPM untuk merdeka? Apa kita kejam merampas hak mereka untuk merdeka? Apa kita sama dengan para penjajah Belanda yang dulu menjajah Bangsa Indonesia? Kalaupun beda, apa letak bedanya sungguh signifikan?

Tentu pertanyaan-pertanyaan ini jarang muncul di benak kita semua. Kita tentu ingin Papua barat tetap berada dalam bagian NKRI karena memang dari mulai Indonesia merdeka 1945 sampai sekarang ya Papua Barat itu memang bagian dari NKRI, bukan? Ini prinsipnya jelas sama dengan apa yang dipikirkan petinggi-petinggi Hindia Belanda sebelum 1945.

Sebelum itu, apa tidak lain kalau mereka menganggap tanah Hindia Belanda itu adalah bagian dari Belanda?
Benderanya? Bendera Belanda (Merah Putih Biru)
Pemerintahan? Dipimpin oleh Gubernur Jenderal. (Salah satunya Gubernur Jenderal Idenburg pada 1909-1916.
Penduduknya? 97% Pribumi. (Bangsa Eropa hanya 0.4%)

Semenjak 1965, OPM didirikan untuk memerdekakan Provinsi Papua Barat dari pemerintahan (penjajahan) Indonesia. Organisasi ini diredam karena akan memicu terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut. Kalau tidak ada larangan dan redaman yang dapat menandingi gerakan OPM ini, tentu sekarang kita akan melihat bendera bintang kejora tercantum di buku-buku geografi dunia. Kekerasan jugalah yang harus menjadi jalan, dan saya tidak berbicara puluhan tahun yang lalu. Beberapa tahun ini, beberapa bulan ini, detik ini, sekarang dan kemungkinan besar besokpun masih akan terus terjadi. Ini sungguhan.

(Source: http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Papua)
- Juli 2009: insiden pengibaran bendera Papua Barat oleh OPM di desa Jugum, kemudian lebih dari 30 rumah dibakar dalam sebuah operasi TNI.
-12 Desember 2011: kepolisian menyergap markas grup lokal OPM. Polisi menyita senjata api, amunisi, pisau, perlengkapan perang, dokumen, bendera Bintang Kejora dan menewaskan 14 militan.

Belanda kehilangan otoritasnya atas Hindia Belanda karena diambil alih oleh kekaisaran Tentara Jepang setelah lebih dari 3 abad menjajah Indonesia. Dan Jepang, kehilangan otoritasnya atas Hindia Belanda setelah 3 tahun karena runtuh kekaisarannya oleh bom atom Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. 
Belanda kembali dan memimpin Hindia Belanda dengan Komisaris Besar sampai akhirnya pada 27 Desember 1949 dengan pendirian Republik Indonesia Serikat. 
Yang menjadi penting disini adalah perbedaan bahwa sudah matang dan kuatnya terpelajar pribumi. Karena demikian, Republik Indonesia Serikatpun berhasil diruntuhkan pada 17 Agustus 1950.
Beberapa tahun tanpa pengontrol media ataupun lembaga sensor inipun yang saya anggap ikut mengambil bagian dari perkembangan terpelajar pribumi di Indonesia (sudah merdeka, terhitung 1945). Ini membuktikan kepentingan khusus lembaga sensor yang tak terpungkiri lagi.

 Apa sejarah perlu terulang lagi dan membuat Papua Barat untuk merdeka? Walau begitu, perlakuan OPM untuk merdeka saat ini masih melalui senjata-senjata dengan cara-cara yang anarkis. Mungkin mereka nanti akan mengerti lebih pentingnya tulisan-tulisan dan dorongan-dorongan kaum terpelajar untuk mengambil jalan damai. Karena sesungguhnya pensil, kertas, orasi dan dukungan damai dari dunia (cara Soekarno) akan lebih berarti dibanding senjata dan peluru.

Apa hak asasi manusia dan nasionalisme haruslah sungguh bertolak belakang? 
Apa rangkulan damai untukmu berarti menghina tidak berartinya hak bernegara dan nasionalismemu, Papua Barat?
Apa perlukah jalan anarkis, Papua Barat?
Apa perlu referendum, Papua Barat?
Apa menyebut 'Kita satu Indonesia' menghina nasionalismemu, Papua Barat?
Apa haruskah presiden kita pergi kesana dan menghiburmu selalu, Papua Barat?
Hak istimewa mungkin?

Sekian.

Ide Untuk Pak Anies

 This is what I call the ‘Environmental Change Behavior Indifference’. This happens when the subjected person lacks the knowledge that change in environment should also correspond to the appropriate behavior expected in a particular environment. Similar self-conclusive assumptions made by the subjected person eliminate the essential difference that might exist in the different environments.

Take for example a female kindergarten teacher that’s been teaching for 5 years since her being 25 to 30 years old. Kindergarteners age from 4-5 years old. At 30 years old, she marries and a son is born. When she is 35, she has no trouble educating both her son and the kindergarteners at school because of the same age. Before and after that short one year of her life, her son is in the phase when he’s younger or older than her kindergarteners. Let’s say she reaches 45. Her son will be in high school and her kindergarteners will be, well, in kindergarten. She has to simultaneously educate a teenager and kindergarteners at the same time. There’s an obvious importance to take into account how to educate her son and her kindergarteners differently given the different environments.

Using the same logic, we can extrapolate this idea. Imagine a professor that has a doctorate degree in mathematics. Although he’s very good in his field of work, he won’t be able to be the project manager in a construction site. The same goes with a civil engineer who has many years of experience working in a construction site. He won’t be able to do research in fluid dynamics using computational modeling and complicated math as his fellow math’s professor, yet he has the ability to run a construction project building a bridge overleaping a cliff in southern France.

As obvious as it may seem, we sometimes lack the knowledge of switching behaviors in different environments. This is obvious because the fields of work in engineering, for example, are clearly categorized, different from those occurring in social sciences, or even life knowledge to view it in an extreme way.

I have often come across with people so respected in their field of work, forgetting that their field of work also has a limit. Individual people ranging from a housewife with small children who keeps telling young adults how to behave, to a PhD in Islamic Laws in the People’s Representative Council of a Pancasila-based democratic country Indonesia.

I’m nobody to blame them. It’s not their faults anyway. They have grown up as they had been raised. Scientific explanation is nowhere to be found. I do have a hypothesis though, that this happens because of the fact that we are always praised although we do not-so-good-of-a-job at school. And sometimes, we just do them just to get the praise from our teachers or our fellow learning mates. Yes, we can get motivations from them. Yes, we can be inspired to learn more from them. But by that only, we have forgotten the true essence of learning by the core.

Teachers have the responsibility to let children learn on their own, not just passing knowledge from their heads to the children’ only. That’s what radio transmitters do. Of course we still do need a national curriculum. What the teachers need to do though is not just to pass the knowledge inside the curriculum to the students, instead to also be the trigger to make the students want to learn it on their own. Teachers have to praise them in the right times, and in the right manner. When they do so, education succeeds. Future generations will not only be doctors that are experts in their fields, but will also know where to stop and respect for other fields of work. Because realistically speaking, no one will ever be doctors in all fields of work.

I’ve been studying in Japan for two years now. And that’s not a long enough time to grasp even half the knowledge of how the Japanese education is making Japanese socialize or interact with each other. But from what I see, Japanese, no matter what position they are (could be a professor, doctor, or a fellow student), when they want to give information to another person, in most times the term ‘かもしれません / kamo shiremasen’ is put in the end. Although this can be translated into the English word ‘maybe’, this term does not, with significance, bring along the sense of uncertainty.

For example, if my Japanese friend had read in the news that the price of Yen was decreasing, they would say it to me as the following: ‘I’ve read in the news that the price of Yen is decreasing kamo shiremasen’. Although they knew it for sure that the price of Yen was decreasing, they would say it in the way that they are not sure about it to give the sense of modesty. Frankly speaking, this is what I rarely see in the Indonesian environment, a slight kamo shiremasen that can actually make a big difference.